Tangerang – Bantenmore.com ¦ Di tengah dorongan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, muncul usulan yang cukup mengejutkan: Pegawai Negeri Sipil (PNS) diganti dengan robot AI! Tujuannya? Menghemat anggaran negara dan memutus rantai korupsi di tubuh birokrasi, Jum’at (02/05/2025).
Usulan ini memunculkan ide menggantikan sebagian besar pekerjaan administratif PNS dengan sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan sangat rasional dan masuk akal, bayangkan berapa triliun uang hasil kasus korupsi, gratifikasi, pungli jika dikumpulkan selama bertahun tahun semakin menggila. “Bayangkan berapa banyak yang bisa dihemat jika kita tidak lagi membayar gaji, tunjangan, dan dana pensiun untuk jutaan pegawai PNS. Robot AI tidak butuh gaji, tidak bisa disuap, dan bisa bekerja tanpa libur,” ujar Hermansyah Ka Litbang Forum Media Banten Ngahiji.
Kerja Cepat, Bebas Gratifikasi Sistem robot AI yang diusulkan mampu menangani berbagai pekerjaan administratif: pengurusan dokumen, pelayanan masyarakat, manajemen data, hingga pembuatan laporan keuangan. Tidak hanya cepat, AI juga bisa meminimalkan kesalahan manusia dan sepenuhnya transparan. Dengan AI, potensi praktik korupsi, suap, dan gratifikasi yang sering terjadi di meja birokrasi bisa ditekan hingga nol.
Pro dan Kontra Mulai Bermunculan
Banyak pihak yang mendukung ide ini, terutama dari kalangan masyarakat yang kerap merasa dipersulit dalam urusan administrasi.
“Kalau semua diurus robot, pasti lebih cepat dan nggak ribet. Saya dukung banget. Capek lihat birokrasi yang lambat dan penuh permainan,” kata Surya warga Tangerang.
Namun, tak sedikit pula yang menilai usulan ini terlalu ekstrem. Beberapa kalangan akademisi dan serikat PNS menyatakan kekhawatiran akan hilangnya lapangan kerja dan tergesernya nilai-nilai sosial dalam pelayanan publik.
Pemerintah Gencar Digitalisasi
Merujuk Pemerintah Indonesia gencar melakukan digitalisasi di berbagai sektor, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, dan membangun infrastruktur digital yang kuat. Upaya ini mencakup digitalisasi UMKM, pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Meski masih sebatas wacana, usulan ini mengindikasikan satu hal: masa depan birokrasi Indonesia akan sangat berbeda. Dan mungkin, robot-robot canggih itulah yang kelak akan mengisi kantor-kantor Pemerintahan kita.
[*/red bm]
