Viral, Beredar Poster Bupati Pandeglang Tak Semulus Sepeda Listrik, Dengan Kondisi Jalan Wilayah Selatan Yang Butuh Perhatian

BANTENMORE.COM 

Kab Pandeglang ¦ Inilah kondisi jalan milik Kabupaten Pandeglang yang berlokasi di Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu dengan kondisi rusak berat akibat intensitas hujan secara berlebih dan penyebab utamanya belum pernah tersentuh pembangunan, Jum’at 10/03/2023.

Menyikapi ramainya di media masa terkait postingan-postingan kondisi jalan batu bercampur tanah ini sangat miris, mengingat jalan Cikadu-Pasir Nangka yang secara geografis melewati wilayah Desa Batuhideung Kecamatan Cimanggu yaitu di Jl. Salam-Nagrog merupakan jalan milik Kabupaten Pandeglang yang secara aturan pemerintah desa setempat tidak dapat membangun dari Anggaran Dana Desa (DD)

Jalan sepanjang -+3KM ini merupakan akses utama sebagai sarana transportasi masyarakat Desa Batuhideung yang merupakan bagian terpenting untuk aktivitas masyarakat dan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jalan milik Kabupaten ini sudah hampir 2 Minggu dalam kondisi rusak berat batu bercampur tanah, dan belum ada respon/tanggapan positif dari instansi terkait. Padahal ini merupakan persoalan serius yang mestinya stakeholder bisa mengakomodir kebutuhan hajat orang banyak

Pemerintah kabupaten Pandeglang seolah tutup mata dengan kondisi infrastruktur yang tidak memadai ini, dibuktikan dengan rencana program sepeda listrik untuk seluruh Rukun Tetangga (RT) yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang dengan anggaran sekitar 38 Milliar Rupiah.

Tentunya ini merupakan kebijakan yang tidak memepertimbangkan situasi dan kondisi dilapangan, hal ini dianggap oleh sebagaian tokoh masyarakat merupakan bukti nyata ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakatnya.

Pengertian adil dan keadilan sangat berbeda, adil adalah ketika semua orang memiliki hak yang sama rata sedangkan keadilan adalah memberikan sesuatu seusai dengan kebutuhannya masing-masing.

Contoh nyata adalah pada kejadian jalan rusak ini, Seorang ketua RT diwilayah yang kondisi jalannya rusak tidak membutuhkan sepeda listrik karena sarana penunjangnya tidak memadai, berbeda dengan ketua RT yang tinggal dilingkungan jalan bagus mereka pasti akan sangat berharap mendapatkan bantuan sepeda listik.

Problematika inilah yang akhirnya memicu ketidakpastian hukum dan masyarakat memiliki perspektif bahwa pemangku kebijakan hari ini menganggap seolah tidak lagi berpihak kepada masyarakat, Padahal sebentar lagi masa pemilu akan banyak sekali calon eksekutif dan legislatif berdatangan untuk mengemis suara kepada masyarakat di peloksok sekalipun.

Sopir angkutan barang yang melewati jalan rusak ini pun memberikan komentar beragam, ada yang dengan berkomentar melalui medai masa bahkan ada juga yang satire dengan menanam pohon pisang ditengah jalan

Kami tidak muluk-muluk kepada pemangku kebijakan hari ini, “sebentar lagi pemilu 2024 akan dilaksanakan dan kami menyatakan sikap siapapun yang akan membantu untuk membangun infrastruktur diwilayah kami maka kamipun akan membalasnya dengan perolehan suara pada pemilu mendatang” ungkap salah seorang sopir pudin[24]

“Kami sudah bosan dengan janji yang diberikan, saat ini kami sedang membutuhkan aksi nyata sekecil apapun bantuan yang akan diberikan itu akan sangat berarti bagi kami masyarakat desa Batuhideung dan akan sangat berarti juga untuk percepatan pertumbuhan ekonomi” pungkasnya.

Jika memang tidak tercover oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam pembangunan infrastruktur minimal ada bentuk tanggung jawab yang diberikan dengan cara melakukan komunikasi dan evaluasi terhadap kondisi dilapangan.

“Kami mah dibere batu skrop dua dumtruck geh bersyukur” ungkap warga Desa Batuhideung.

Intinya adalah pemangku kebijakan harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cara memenuhi tuntutannya, karena yang dituntut oleh masyarakat tidak banyak dan tidak muluk-muluk.

Semoga dengan adanya informasi yang diberikan, pemerintah mampu merepresentasikan yang diharapkan warganya. [*/red/saepudin]