Tangerang – Bantenmore.com ¦ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang dilantik dan memiliki SK dari Bupati Tangerang, diklaim tidak diakui oleh Ketua RT 02/03 Desa Sukasari.
Persoalan ini menjadi dilema bagi Kepala Desa Sukasari, yang dinilai harus bersikap tegas terhadap Ketua RT tersebut.
Wakil Ketua BPD Desa Sukasari, Nean Irawan, menegaskan akan menindaklanjuti persoalan ini ke jalur hukum. Menurutnya, pernyataan tersebut telah mencoreng nama baik lembaga BPD yang resmi dan memiliki SK Bupati.
“BPD itu lembaga desa yang memiliki sekretariat di Kantor Desa, dilantik dan memiliki SK Bupati Tangerang, bukan lembaga abal-abal,” ujar Nean.
Nean meminta Kepala Desa untuk memanggil Ketua RT 02/03 dan meminta keterangan terkait pernyataannya.
Berawal dari PAW RW 03:
Nean menjelaskan, persoalan ini berawal dari pergantian antar waktu (PAW) Ketua RW 03 yang dinilainya dilakukan secara sepihak.
“Pemilihannya dilakukan di rumah tokoh agama, bukan di Aula Kantor Desa Sukasari, dan tidak transparan. Yang memilihnya hanya segelintir orang,” ujar Nean.
Menurut Nean, saat diberi penjelasan bahwa dirinya adalah perwakilan BPD dari Kejaroan 2, Ketua RT 02/03 Ridwan disebut mempertanyakan mengapa BPD Kejaroan 2 ikut campur urusan Kejaroan 3.
Nean menegaskan, meskipun BPD dipilih per kejaroan oleh tokoh masyarakat, setelah dilantik dan diberi SK yang ditandatangani Bupati, BPD sudah menjadi satu kesatuan untuk satu desa, bukan lagi per kejaroan.
Ia “Inilah akibat Kepala Desa yang menunjuk Ketua RT asal-asalan tanpa ada Bimtek dan pembinaan,” kata Nean.
Sebagai langkah pembuktian, pihak BPD Sukasari mengaku akan melayangkan surat kepada Kepala Desa terkait anggaran dan proyek yang ada di Desa Sukasari. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, Nean menyebut pihaknya akan melaporkannya ke Kejaksaan.
Ketua RT dan RW Baru Membantah:
Sementara itu, Ridwan, Ketua RT 02/03, saat berdebat dengan Wakil Ketua BPD Sukasari di Perumahan Puri Harmoni, Sepatan, Rabu (11/11/2026), menjawab dengan lantang.
“Saya tidak merasa dan tidak mengakui adanya BPD, apalagi BPD yang di luar kejaroan,” ucap Ridwan.
Hal senada disampaikan Kiki, warga yang mengaku sebagai Ketua RW 03 yang baru. Menurut Kiki, di Kejaroan 3, BPD yang diakuinya hanya Ahmadin dan Rendra, sedangkan BPD lainnya tidak diakuinya.
Saat ditanya mengenai SK dari Kepala Desa sebagai Ketua RW yang baru, Kiki menjelaskan bahwa SK-nya berasal dari warga, bukan dari Kepala Desa.
“SK saya dari warga, bukan dari Kepala Desa. Saya tidak butuh SK dari Kepala Desa,” ujar Kiki.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Sukasari, Mukhlis, belum memberikan keterangan. Saat dihubungi melalui telepon dan pesan WhatsApp, belum ada jawaban.
Kini, ketegasan seorang Kepala Desa sedang diuji dalam menyelesaikan persoalan ini.
[*/Red/HH]
#Kaperwilprovbanten
