Jakarta – Bantenmore.com ¦ Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerima kunjungan para mantan Komandan Korps Brigade Mobil (Dankorbrimob) yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Besar Brimob di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
(Dok. Divisi Humas Polri)
Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan soliditas internal Polri semakin kuat di tengah dinamika keamanan dan berbagai tantangan penegakan hukum yang dihadapi institusi kepolisian. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret personel internal Polri.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi setelah menerima kunjungan sejumlah mantan Komandan Korps Brigade Mobil (Dankorbrimob) yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
“Sampai hari ini, Polri dalam keadaan yang sangat baik, sangat solid, justru kami yakin semakin solid,” kata Suyudi dalam keterangan video Divisi Humas Polri, Sabtu (7/11/2026).
Menurut Suyudi, dukungan para purnawirawan Brimob menjadi salah satu kekuatan bagi jajaran kepolisian dalam menjalankan tugas. Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang bagi para mantan Dankorbrimob untuk menyampaikan masukan, bimbingan, dan dukungan kepada pimpinan Polri.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada TNI, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang dinilai turut membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Suyudi berharap hubungan antara Polri, TNI, dan masyarakat terus terpelihara sehingga stabilitas keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijaga bersama.
Eks Dankorbrimob Dukung Pembenahan Organisasi Polri
Ketua Umum PKBB Komjen Pol. (Purn.) Imam Sudjarwo mengatakan, kunjungan para mantan Dankorbrimob tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi. Mereka juga ingin menyampaikan dukungan moral terhadap kebijakan dan langkah kepemimpinan Suyudi.
Imam menyoroti sejumlah kebijakan yang diambil Suyudi sejak menjabat Kapolri, termasuk mutasi personel dalam jumlah besar. Menurut dia, penataan tersebut diperlukan untuk membangun organisasi yang sehat melalui penempatan personel yang tepat pada jabatan masing-masing.
“Organisasi yang sehat mesti harus diisi orang-orang yang tepat. Ini luar biasa, baru berapa, satu hari, dua hari (menjabat Kapolri) bisa melakukan itu,” ujar Imam.
Selain mutasi, Imam menyoroti penindakan kasus narkotika dalam skala besar di sejumlah daerah. Ia menilai pemberantasan peredaran narkoba merupakan salah satu pekerjaan penting yang membutuhkan konsistensi aparat kepolisian.
Kapolri Suyudi menilai dukungan, masukan, dan bimbingan dari para mantan Dankorbrimob menjadi bagian penting dalam memperkuat soliditas organisasi. Hubungan antara pimpinan Polri dan para purnawirawan juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di tengah berbagai tantangan.
Bagi PKBB, langkah pembenahan organisasi dan penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja institusi. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan agar kebijakan berjalan sesuai prinsip profesionalitas dan kebutuhan organisasi.
Penanganan Dugaan Penyadapan Libatkan Internal Polri
Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dari para purnawirawan Brimob adalah penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Imam mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, terlebih karena perkara tersebut disebut melibatkan personel dari lingkungan internal Polri sendiri.
“Ini luar biasa yang mengagetkan kita semua, ternyata juga pelakunya adalah dari internal Polri sendiri. Ini adalah keberanian beliau,” ujar Imam.
Menurut Imam, penegakan hukum terhadap anggota institusi sendiri bukan perkara mudah. Ia menilai langkah tersebut membutuhkan keberanian pimpinan untuk memastikan proses hukum tetap berjalan meskipun pihak yang diduga terlibat berasal dari lingkungan organisasi yang dipimpinnya.
Ia juga mengaitkan langkah tersebut dengan semboyan Korps Brimob, yakni sekali tampil harus berhasil dan sekali melangkah pantang menyerah.
Meski mendapat apresiasi dari PKBB, penanganan perkara tersebut tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap pihak yang berstatus tersangka juga tetap memiliki hak untuk menjalani proses peradilan sesuai prinsip praduga tak bersalah.
Klaim Kepercayaan Publik 80 Persen
Dalam pertemuan tersebut, Imam turut menyampaikan penilaiannya mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri di bawah kepemimpinan Suyudi.
Ia menyebut angka kepercayaan publik telah mencapai 80 persen dalam satu bulan kepemimpinan Kapolri saat ini.
“Ini luar biasa, ini kebanggaan kita semua dan tentu perlu dukungan tidak hanya dari jajaran kepolisian, Korps Brimob Polri, juga dari seluruh masyarakat Indonesia,” kata Imam.
Namun, angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Imam berdasarkan data yang disebut telah dilihatnya. Informasi mengenai lembaga survei, metode pengumpulan data, jumlah responden, dan waktu pengukuran tidak dijelaskan dalam keterangan tersebut.
Karena itu, angka 80 persen tersebut perlu ditempatkan sebagai pernyataan Ketua Umum PKBB, bukan langsung dianggap sebagai gambaran terverifikasi mengenai tingkat kepercayaan seluruh masyarakat terhadap Polri.
Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh dukungan terhadap pimpinan. Transparansi penanganan perkara, kualitas pelayanan, profesionalitas anggota, dan konsistensi penindakan terhadap pelanggaran juga menjadi bagian penting dalam membangun penilaian masyarakat.
Soliditas Polri Diuji Melalui Akuntabilitas
Dukungan para mantan Dankorbrimob memperlihatkan adanya komunikasi dan hubungan kelembagaan antara pimpinan Polri dengan para purnawirawan. Dukungan tersebut dapat menjadi modal organisasi dalam menghadapi dinamika keamanan dan agenda pembenahan internal.
Namun, soliditas institusi tidak cukup diukur dari kekompakan jajaran atau dukungan para senior. Kekuatan organisasi juga ditentukan oleh kemampuannya menjalankan pengawasan, menindak pelanggaran tanpa pandang jabatan, serta memastikan proses hukum berlangsung secara profesional dan transparan.
Dalam konteks tersebut, penanganan perkara dugaan penyadapan yang melibatkan personel internal menjadi salah satu ujian penting bagi Polri. Publik akan melihat bagaimana institusi memastikan proses hukum berjalan secara objektif, termasuk ketika perkara menyentuh lingkungan internalnya sendiri.
Pada akhirnya, dukungan terhadap kepemimpinan Kapolri perlu berjalan beriringan dengan penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Sebab, soliditas organisasi dan kepercayaan masyarakat hanya dapat dipertahankan melalui kinerja yang dapat diuji, penegakan hukum yang konsisten, serta keterbukaan institusi kepada publik.
[*/Red/HH]
#KaperwilprovBanten
