Tangerang — Bantenmore.com ¦ Pemerintah Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten menggelar Evaluasi Kinerja sekaligus Pembinaan Ketua RT dan RW se-Kelurahan Bunder pada Selasa siang, 12 Mei 2026. Kegiatan berlangsung mulai pukul 13.30 WIB hingga selesai di Aula Kantor Kelurahan Bunder.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kasi Pemerintahan Kecamatan Cikupa Muhammad Sidik, Lurah Bunder Hj. Ine Susilawati, A.Md.Kep., S.K.M., S.IP., Sekretaris Kelurahan Bunder Deden Yaya Rosandi, S.Sos., Kasi Pemerintahan Kelurahan Bunder Wati Sukmawati, S.E., Kasi Pemberdayaan Masyarakat Herman, serta jajaran Staf Kelurahan Bunder Habibi, Karta, S.E., Donal Riyanto, S.Kom., dan Kasi Trantib Linmas Cepy Budiman, S.Kom.
Turut hadir Ketua RW 02 Jaro Akhmad Sopian, Ketua RW 03 Jaro Yuyu Zulkarnain, perwakilan PRNU Kelurahan Bunder Ustad Adang Al-Kaduni, Ketua Ormas Pemuda Pancasila Ranting Bunder Kang Hariri ‘BM’79’, serta Ketua RT 01 s/d RT 014 se-Kelurahan Bunder.
Dalam sambutannya, M. Sidik selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Cikupa memperkenalkan diri kepada seluruh undangan yang hadir. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan pengurus RT/RW dalam menjaga kondusifitas wilayah.
“Evaluasi ini bukan mencari kesalahan, tapi menyamakan langkah. RT dan RW adalah ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat,” tegas M. Sidik.
*Lurah Instruksikan Ronda, Bansos Dan CSR Wajib Transparan*
Sementara itu, Lurah Bunder Hj. Ine Susilawati menghimbau seluruh Ketua RT untuk kembali mengaktifkan kegiatan ronda malam di wilayah masing-masing menyikapi maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
“Keamanan dan ketertiban masyarakat harus jadi prioritas. Saya minta ronda malam diaktifkan lagi. Libatkan pemuda dan warga secara bergiliran. Koordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas jika ada hal mencurigakan,” ujar Lurah Ine.
Lurah Ine juga menginstruksikan agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada Ketua RT harus transparan kepada warganya. “Saya minta para Ketua RT dan RW agar dapat menginformasikan secara terbuka kepada warganya terkait data penerima, jumlah, dan jadwal penyaluran bansos. Tujuannya agar tetap sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Tempel di papan pengumuman atau sampaikan saat rapat warga,” tegasnya.
*RT/RW Tuntut Transparansi CSR dari Perusahaan*
Pada sesi sharing, perwakilan RT 010 Emo mendesak agar penyaluran CSR dari perusahaan transparan total. “Soal CSR, kami minta transparansi semuanya. Harus jelas mekanismenya, perhitungannya, dan pemanfaatannya. Apakah dari RT/RW atau hanya kelurahan yang mengetahui? Kami butuh teknisnya agar tepat sasaran dan tidak ada dusta di antara kita,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Hj. Ine Susilawati memastikan akan diterapkan transparansi total. “Saya sepakat, untuk ke depannya harus dibahas serius, hadirkan semua Ketua RT, RW se-Kelurahan Bunder. Agar CSR harus transparansi semuanya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. RT/RW wajib tahu dan wajib dilibatkan dari perencanaan sampai realisasi di wilayahnya. Kelurahan akan memfasilitasi dan membuka semua data CSR yang masuk ke Bunder. Ini hak masyarakat. Minggu depan kami akan rapat kembali bersama Ketua RW, RT se-Kelurahan Bunder, Bhabinkamtibmas dan Babinsa,” tutup Lurah Ine usai acara.
Kegiatan evaluasi juga membahas tertib administrasi kependudukan, pelayanan masyarakat, hingga penanganan sampah di tingkat RT. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dan foto bersama seluruh peserta pembinaan.
[*/Red/HH]
#Kaperwilprovbanten
